banner 728x250

Endang Suryanto: Kontraktor Banyuasin Kecewa, Desak Evaluasi Tata Kelola Keuangan Pemda

Endang Suryanto: Para kontraktor lokal Banyuasin bersama asosiasi menyampaikan kekecewaan terkait keterlambatan pembayaran proyek kepada pihak ketiga, mendesak evaluasi tata kelola keuangan oleh PJ Bupati Banyuasin Muhammad Farid.
Endang Suryanto dan Idrus Tanjung, narasumber yang menyampaikan kekecewaan terkait keterlambatan pembayaran proyek di Banyuasin, mendesak evaluasi tata kelola keuangan oleh PJ Bupati Banyuasin Muhammad Farid.
banner 120x600
banner 468x60

Para kontraktor lokal di Kabupaten Banyuasin menyuarakan kekecewaannya terhadap kinerja Penjabat (PJ) Bupati Banyuasin, Muhammad Farid. Mereka menilai lemahnya koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah menyebabkan kekisruhan dalam pembayaran proyek kepada pihak ketiga.

Ketua asosiasi kontraktor lokal Banyuasin menyatakan bahwa Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) lamban mengeksekusi pembayaran meskipun seluruh kegiatan proyek telah selesai. Bahkan, beberapa kontrak yang sudah siap dibayarkan gagal terealisasi akibat kendala waktu dan sistem di Bank Sumsel Babel.

banner 325x300

Tuntutan Kontraktor:

  1. Evaluasi Tata Kelola Keuangan Pemda Banyuasin:
    • Para kontraktor meminta PJ Bupati segera mengevaluasi tata kelola keuangan, khususnya di DPKAD.
  2. Pemanggilan Kepala BPKAD dan Pimpinan Cabang Bank Sumsel Babel:
    • Komisi II DPRD Banyuasin didesak memanggil pihak terkait untuk memberikan penjelasan atas masalah ini.
  3. Perbaikan Koordinasi Antar OPD:
    • Lemahnya komunikasi antar OPD dinilai menjadi akar masalah kekacauan pembayaran pihak ketiga.

Dampak yang Dialami Kontraktor:

  • Banyak kegiatan yang di-SPH-kan tanpa pemberitahuan dan tanpa dasar yang jelas.
  • Proses pencairan dana yang telah di-SP2D-kan dihentikan dan berkas dikembalikan tanpa solusi.
  • Para kontraktor kesulitan memutar modal dan tidak mampu membayar upah pekerja, yang menimbulkan stres dan kerugian besar.

Aksi dan Harapan: Para kontraktor bersama asosiasi lokal Banyuasin berencana melakukan aksi untuk mempertanyakan hak-hak mereka yang terabaikan. Mereka menuntut Muhammad Farid sebagai PJ Bupati untuk bertanggung jawab penuh dan mengambil langkah serius agar kejadian serupa tidak terulang.

“Kami berharap evaluasi total dilakukan agar kinerja keuangan Pemda Banyuasin membaik. Kepala DPKAD, Dra. Yuni Khairani, juga harus menunjukkan komitmennya dalam menyelesaikan permasalahan ini,” ujar perwakilan kontraktor.

Narasumber : Endang Suryanto dan Idrus Tanjung

banner 325x300

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *