Menghadapi Tantangan Money Politics
Alfiyan Toni, Ketua Umum Relawan Nasional TPS Ika Pemilu, bersama Relawan Nasional TPS, menolak usulan Presiden dipilih oleh MPR yang diwacanakan Amien Rais. Menurutnya, mekanisme tersebut tidak menjamin menghilangkan fenomena money politics yang telah menjadi perhatian dalam sistem politik Indonesia.
Budaya Pemilihan Langsung sebagai Fondasi Demokrasi
Alfiyan menegaskan bahwa sistem pemilihan langsung, yang sudah menjadi tradisi politik di Indonesia, merupakan bagian integral dari demokrasi. Dalam sistem ini, rakyat memiliki hak langsung untuk memilih pemimpin mulai dari tingkat nasional hingga desa.
Money Politics Tidak Bergantung pada Sistem Pemilihan
Menurut Alfiyan, fenomena money politics tidak sepenuhnya tergantung pada sistem pemilihan yang diterapkan. Dia menyatakan bahwa elit politik dapat memanfaatkan kelemahan apapun dalam sistem untuk memperkuat praktik money politics.
Perlunya Kajian Mendalam
Alfiyan menekankan perlunya kajian lebih lanjut mengenai wacana ini. Baginya, sistem pemilihan Presiden secara langsung adalah pengejawantahan kedaulatan rakyat, dan perubahan besar dalam mekanisme ini harus dipertimbangkan secara matang.
Mempertahankan Tradisi Politik dan Budaya Demokrasi
Ika Pemilu dan Relawan Nasional TPS tetap berpegang pada sistem pemilihan Presiden secara langsung sebagai bagian dari tradisi politik dan budaya demokrasi di Indonesia. Namun, mereka mengakui bahwa ada perbaikan yang harus dilakukan dalam pelaksanaan pemilu.
Memprioritaskan Peningkatan Kualitas Demokrasi
Alfiyan menekankan pentingnya fokus pada peningkatan kualitas demokrasi melalui perbaikan sistem pemilihan yang sudah ada daripada mengubah struktur dasarnya. Ika Pemilu dan Relawan Nasional TPS siap berkolaborasi dengan partai politik, pemerintah, dan masyarakat untuk menyempurnakan sistem demokrasi Indonesia.
Alfiyan Toni dan Ika Pemilu berusaha membawa kesadaran akan pentingnya menjaga prinsip-prinsip demokrasi yang telah dibangun selama ini, sambil terus mencari cara untuk meningkatkan keadilan dan akuntabilitas dalam proses pemilihan pemimpin negara.