KMN Minta Evaluasi Sistem Ketenagakerjaan PT BRI

0
Konferensi Pers Konfederasi Mahasiswa Nusantara Tuntut BRI (Sumber: Lintas Parlemen)

Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Konfederasi Mahasiswa Nusantara (KMN) menggelar Press Conference sekaligus konsolidasi gerakan menuntut PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, melakukan evaluasi terhadap seluruh kontrak kerja antara perusahaan dan pekerja BRI.

Bagi mahasiswa, BRI secara nyata melanggar peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Para mahasiswa menilai bahwa terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh BRI kepada sejumlah pekerjanya.

Rizky Al-Farizy selaku Kordinator Aksi, menyatakan bahwa BRI telah melakukan pelanggaran berat. Itu karena pengangkatan pekerja seperti teller dan costumer service melalui sistem outsorcing.

Baca Juga: Menolak Lupa : Hari Ini Tepat 70 Tahun Pemberontakan PKI di Madiun

Padahal, sambung Rizky  secara tegas ini bertentangan dengan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan oleh karena pekerjaan teller dan costumer service adalah jenis pekerjaan pokok berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 13.25/PBI/2011.

“Maka untuk pengangkatan pekerja tidak boleh melalui outsorcing,” terang Rizky.

Selanjutnya Ahmad Natonis selaku ketua bidang advokasi KMN menambahkan, pihaknya menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor : 13.25/PBI/2011 bahwa Teller dan Costumer Service adalah pekerjaan pokok.

“Maka seharusnya kontrak kerjanya tak boleh menggunakan PKWT, tetapi PKWTT. Namun ironisnya kami menemukan BRI masih saja menggunakan PKWT dan tak kunjung mengangkat pekerjanya menjadi pekerja tetap berdasarkan PKWTT sebagaimana yang terjadi di Kantor Cabang BRI S.Parman Jakarta Barat,” tegas Ahmad.

Menurut Ahmad, ini secara nyata telah melanggar ketentuan Pasal 59 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Baca Juga : Ratusan Pelajar SMA Negeri di Grobogan Demo Turunkan Kepala Sekolah

“Mirisnya, kita menemukan ada pekerja BRI yang telah bekerja selama tujuh tahun secara terus menerus namun tak pernah diangkat sebagai pegawai tetap,” tutup ahmad.

Secara terpisah, Aldy Surya Kusuma yang merupakan praktisi hukum bidang korporasi menyatakan bahwa status hubungan kerja antara pihak perusahaan dan pekerja itu berkorelasi dengan jenis pekerjaannya apabila pekerjaan yang diperjanjikan itu bersifat sementara maka status hubungan kerjanya adalah PKWT.

“Namun apabila jenis pekerjaannya itu bersifat teteap maka seharusnya status hubungan kerjanya itu PKWTT, hal ini tegas di atur dalam undang-undang ketenagakerjaan,” terang Aldy.

Diketahui dalam konsolidasi tersebut, Konfederasi Mahasiswa Nusantara mendesak kepada stakeholders yang berwenang melakukan pengawasan baik di tingkat pusat maupun daerah untuk melakukan investigasi dan untuk selanjutnya mengevaluasi terhadap seluruh kontrak kerja antara BRI dan pekerja yang melanggar undang-undang ketenagakerjaan.

“Kami tentunya akan menyurati Kemenaker RI dalam hal ini Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan dan seluruh perangkat pengawas ketenagakerjaan di tingkat daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk menyampaikan persoalan ini, namun apabila tak ditanggapi, kami akan menggelar demo besar-besaran untuk menuntut persoalan ini harus diselesaikan,” pungkas rizky.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here