Dengan Dasar PP 24 Tahun 1997, Warga Wonorejo Cepu Tuntut Tanah Gratis

0

Warga yang tergabung dalam Forum Komunikasi Masyarakat Kawasan Wonorejo (FKMKW) yang tinggal di kawasan Wonorejo Kecamatan Cepu Kabupaten Blora, yang tersebar di 3 kelurahan yaitu Kelurahan Cepu, Kelurahan Karangboyo dan Kelurahan Ngelo, tepatnya berada di desa Wonorejo, Tegalrejo, Sarirejo dan Jatirejo terdiri dari ± 800 KK dan menempati wilayah seluas 81,835 hektar mengadakan Konferensi Pers dalam rangka membagikan informasi kepada publik tentang rencana dan agenda kelanjutan Aksi Damai 113, Kamis , 21 Maret 2019.

Pers release yang dikirim ke grup WhatsApp Wartawan dan Humas Setda Kabupaten Blora menyebutkan bahwa setelah warga mendengar berita soal pernyataan Bupati saat diwawancara di Ledok, 12 Maret 2019 tentang “tanah temokan”, dirasa hal tersebut menyatakan seolah – olah warga yang terdiri dari ± 800 KK dan menempati wilayah seluas 81,835 hektar di kawasan Wonorejo, Tegalrejo, Sarirejo dan Jatirejo lebih dari 20 tahun ini seakan-akan tidak pernah ada sejarahnya.

Demikian pula pada pernyataan terakhir Bupati bahwa “Tanah ini bisa dilepaskan asalkan ganti rugi harga sewajarnya” menurut warga adalah kurang tepat. Dasar tuntutan warga adalah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menegaskan seseorang yang menguasai fisik tanah selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun secara terus-menerus dapat mendaftarkan diri sebagai pemegang hak atas tanah tersebut.

Maka dari itu warga menginginkan tanah yang telah ditempati lebih dari 20 (dua puluh) tahun tersebut diperoleh secara gratis.

Tertulis, bahwa Rabu tanggal 13 Maret 2019 warga sudah melayangkan surat perihal Permohonan Audiensi kepada Bupati. Akan tetapi Bupati tidak bisa menemui dikarenakan agendanya yang padat. Bupati berjanji akan menemui dalam waktu 1 sampai 2 hari, yang disampaikan oleh Asisten I (Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat) Sekretaris Daerah Purwadi Setiono, SE.

Tetapi pada kenyataannya, warga menjelaskan bahwa Bupati tidak menemui warga sampai batas waktu yang diberikan selama 1 (satu) minggu habis. Dan dijelaskan pula, mengenai aksi warga yang gagal dilakukan setelah 1 (satu) minggu dari 11 Maret 2019 itu bukan karena warga sudah tidak bersemangat untuk memperjuangkan hak-haknya, akan tetapi pada Jum’at tanggal 15 Maret 2019 warga masih berprasangka baik kepada Bupati bahwa Bupati akan segera menemui warga. Namun sampai 18 Maret 2019, warga masih belum mendapat konfirmasi dari Bupati kapan bersedia melakukan audensi bersama warga.

Sehingga dituangkan dalam siaran pers tersebut, pada 18 Maret 2019 warga sepakat tetap melakukan gerakan guna menuntut hak-haknya yaitu pelepasan atau pembatalan Hak Atas Tanah dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor BQ 555587 luas 285.091 m2 Hak Pakai Nomor 00074, Nomor BQ 555588 luas 100.378 m2 Hak Pakai Nomor 00102, Nomor BQ 555589 luas 42.608 m2 Hak Pakai Nomor 00073, Nomor BQ 555590 luas 335.804 m2 Hak Pakai Nomor 00101, Nomor BQ 555591 luas 50.157 m2 Hak Pakai Nomor 00025, atas nama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora terhadap Tanah Kawasan Wonorejo,Tegalrejo, Sarirejo dan Jatirejo.

Selain itu dilakukan penetapan status seluas 81,835 hektar menjadi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), sesuai dengan Perpres Nomor 86 Tahun 2018 dan penerbitan Sertifikat Hak Milik untuk rakyat yang mendiami kawasan tersebut.

Dalam siaran pers tiga halaman tertanda Ketua Harpono dan Wakil Ketua Darwoto menjelaskan bahwa apabila permohonan warga tidak dipenuhi dan ditolak oleh Bupati, maka rencana yang akan dilakukan warga adalah mengirimkan surat permohonan audiensi sekali lagi yang rencananya akan diminta warga untuk diadakan pada Senin tanggal 25 Maret 2019 untuk menyampaikan keinginan warga.

Namun jika audiensi ini tidak ada tanggapan positif atau tidak ditemui pihak Bupati atau tidak ada hasil positif, maka warga berencana melakukan aksi massa besar-besaran 1 April 2019.

Untuk itu warga mengundang seluruh elemen masyarakat di Blora dari semua elemen masyarakat seperti organisasi massa Lidah Tani dan Serikat Penarik Becak dan Becak Motor, ataupun dari kelompok masyarakat lainnya yang menjadi korban kebijakan Bupati, untuk bersama-sama melakukan aksi massa ke kantor Bupati Blora guna menyalurkan aspirasi bersama warga.

Diterangkan kemudian, bahwa pada hari Rabu, 20 Maret 2019 pada pukul 17.00 WIB sampai dengan 18.30 WIB warga mendapatkan sedikit angin segar, di mana Bupati Blora mengutus Wakil Bupati (Wabup)  Arief Rohman untuk menemui perwakilan warga di Al Muhammad Cepu.

Adapun beberapa yang disampaikan adalah Bupati setuju dengan tuntutan warga dengan syarat beliau aman secara hukum atas pelepasan hak atas tanah tersebut. Untuk itu Senin, 25 Maret 2019 sampai Rabu, 27 Maret 2019 Wakil Bupati beserta jajarannya dan Tim Kajian Hukum Pemkab Blora akan mengajak pertemuan dengan perwakilan warga dan pendamping warga (JPKP) untuk mendiskusikan dan mengkaji strategi pelepasan Hak Pakai Pemkab Blora sampai kemudian menjadi Sertifikat Hak Milik.

Jika memang masalah ini harus sampai ke Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat maka Bupati (dalam hal ini Wabup) beserta jajarannya siap mengawal dan mendampingi warga sampai proses selesai.

Untuk itu maka warga diminta untuk menjaga situasi agar tetap kondusif dan tidak perlu menyuarakan aspirasi ke kantor Bupati Blora, karena Bupati dan jajarannya siap menyelesaikan persoalan yang menjadi aspirasi dari warga .

Dari pihak warga yang tergabung dalam FKMKW dan bersekretariat di Jl. Blora Ds. Wonorejo RT. 03 RW. 13 Kelurahan Cepu Kecamatan Cepu Kabupaten Blora Jawa Tengah menyambut baik upaya yang dilakukan oleh Bupati Blora melalui wakilnya. Warga berharap semoga pada 25 s/d 27 Maret 2019 nanti sudah ada solusi terbaik untuk warga.

Namun dikatakan, dari pihak warga tetap mempersiapkan diri untuk menjalankan agenda tanggal 1 April 2019 yaitu aksi massa di Kabupaten Blora jika hasil dari pertemuan tanggal 25 – 27 Maret 2019 tidak membuahkan hasil yang positif, atau ketika pada tanggal tersebut pihak Bupati tidak jadi menemui warga sesuai janjinya.

Dijelaskan bahwa warga siap untuk berdiskusi secara ilmiah dan objektif berdasarkan aturan hukum yang berlaku . Warga juga bersedia menempuh langkah yang menguntungkan pihak warga namun tidak membahayakan Bupati secara hukum atau tidak menabrak (melanggar) hukum. Warga berjanji akan berkomitmen soal itu, yang penting Bupati juga berkomitmen dengan janjinya.

Menurut warga, aksi massa yang dilakukan adalah sebagai ungkapan kegelisahan hati dikarenakan sudah 7 (tujuh) tahun proses ini terkatung-katung dan tidak ada maksud apapun.

Terakhir, warga mengapresiasi itikad baik dari Bupati Blora dan mengucapkan terimakasih sebelumnya.  (*)

Penulis: Eko Arifianto

 

BAGIKAN
www.liputanindonesia.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here